Kebijakan Moneter

A.      Latar Belakang

Indonesia berada pada posisi ekonomi yang terbilang mengenaskan, selain di sebabkan oleh melejitnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang sudah mencapai 14.000 sekian yang  mengakibatkan perekonomian menengah kebawah semakin lemah dan bahkan hilang padahal sektor-sektor ekonomi kecil itu menjadi salah satu acuan tumbuhnya perekonomian suatu bangsa. Selain itu, melemahnya perekonomian negara ini dapat dilihat dari masih banyaknya angka pemuda di umur siap kerja yang masih menganngur atau dengan kata lain jumlah lapangan kerja yang terbilang msih sedikit.

Indonesia juga pernah mengalami pertumbuhan produk domestic Bruto (PDB) yang sangat rendah an laju inflasinya sangat tinggi yakni mencapai 635% , sedangkan invlasi merosot tajam.

Oleh karena kondisi Negara yang sangat merihatinkan itu, salah satu kebijakan ekonomi makro yakni kebijakan moneter dinilai menjadi salah satu kebijakan yang dapat membawa perubahan dan kemajuan perekonomian Negara ini.

B.       Pengertian

Dalam Wikipedia.org, Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu;

Sedangkan menurut Mugi rahardjo dalm bukunya Ekonomi Moneter, Kebijakan Moneter adalah kebijakan dari bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perekonomian yang diinginkan

1.      Kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi

Kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi makro yang pada umumnya yang diterapkan sesuai siklus kegiatan ekonomi yang sedang terjadi. Kebijakan monter yang diterapkan pada kondisi  perekonomian sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat akan berbeda dengan  kebijakan moneter yang diterapkan pada saat perekonomian yang sedang melambat 

Dalam pelaksanannya, efektifitas kebijakan monneter tergantung pada hubungan antara uang beredar dengan variabel ekonomi utama seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

2.        Kebijakan moneter dalam Perekonomian Terbuka

Keterbukaan suatu negara akan membawa konsekuensi pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro, termasuk kebijakan moneternya. Hal ini mengingat semakin besarnya transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara, maka semakin besar pula aliran dana luar negara yang masuk dan juga keluar dari negara yang bersangkutan. Aliran dana luar negeri tersebut yang kemudian akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan nilai tukar dalam perekonomian.

Pada akhirnya, mempengaruhi perumbuhan ekonomi dan inflasi. Mekansime dan besarnya pengaruh aliran dana luar negeri tersebut akan dipengaruhi oleh nilai tukar dan sistem devisa negara yang bersangkutan

3.      Mekanisme transmisi kebijakan moneter

Dalam literatur ekonomi moneter, kajian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter yang pada awalnya mengacu pada peranan uang dalam perekonomian, yang pertama kali dijelaskan dengan teori quantitas uang. Teori ini pada dasarnya mengambarkan analisis hubungan langsung yang sistematis anatara pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan infalasi, yang dinyatakan dalam satuan identitas yang dikenal sebagai “The Equation Of Change”.

MV = PT

Dimana jumlah uang yang beredar (M) dikalikan dengan tingkat perputaran uang (V) sama dengan volume output atau transaksi ekonomi secara riil (T) dikalikan dengan tingkat harga (P) dengan kata lain, dalam keseimbanganya jumlah uang yang beredar digunakan dalam seluruh kegiatan taransaksi ekonomi (MV) sama dengan jumlah uang yang dihitung dengan harga yang berlaku ditransaksikan (PT).

Beradsarkan mekanisme transmisi ini, dalam jangka pendek pertumbuhan jumlah uang yang beredar hanya mempengaruhi perkembangan output riil. Lajur kebijakan moneter yang bersifat langsung ini dianggap tidak dapat menjelaskan pengaruh faktor-faktor terhdap uang selain infalsi. Dalam perkembangan selanjutnya, selain jalur moneter langsung mekanisme transmisi pada umumnya juag terjadi melalui lima jalur lainya, sebagai berikut: Jalur suku bunga, jalur nilai tukar, jalur harga aset, jalur kredit, jalur ekspektasi.

C.      Tujuan kebijakan moneter  antara  lain untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1.      Menjaga Stabilitas Ekonomi  stabilitas ekonomi merupakan suatu keadaan yang menujukkan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara  terkendali dan berkelanjutan. Pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang.

2.      Menciptakan kesempatan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi positif , maka kegiatan usaha atau kegiaatn produksi meningkat.Peningkatan produksi akan di ikuti dengan terbukanya kesempatan kerja,pendapatan masyarakat meningkat sehingga dapat meningkatkan akan taraf hidup masyarakat.

3.      Kestabilan Harga. Kondisi ekonomi  yang baik akan ditandai dengan tingkat harga barang yang stabil. Harga barang terjangkau oleh masyarakat sehingga daya beli masyarakat meningkat.

4.      Mengedarkan  mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam perekonomian.

5.      Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal.

6.      Memperbaiki neraca Perdagangan Kerja Masyarakat dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya.

D.      Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1.      Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar.

2.      Kebijakan Moneter Kontraktif/Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)

Untuk mencapai kebijakan moneter yang ditentukan,baik menambah maupun mengurangi jumlah uang beredar, bank sentral dapat menggunakan berbagai alat (instrumen) yang dikenal dikenal dengan instrumen moneter,yaitu sebagai berikut;

a.        Kebijakan Diskonto ( politik diskonto)

Kebijakan pemerintah dibidang keuangan dengan jalan menaikan atau menurunkan tingkat suku bunga. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

Dengan demikian, bank juga akan menaikkan suku bunga tabungan dan kredit. Bila tingkat suku bunga naik maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk menabung atau mendepositikan uangnya ke bank.

Sebaliknya jika pemerintah menginginkan jumlah uang yang beredar bertambah, maka tingkat suku bunga kredit atau tabungan diturunkan. Bank juga akan menurunkan suku bunganya. Bila hal ini terjadi masyarakat kurang terpacu untuk menabung di bank. Dengan kebijakan diskonto tersebut diharapkan inflasi dapat dikendalikan.

b.       Kebijakan Operasi Pasar  Terbuka ( open market operation)

Kebijakan pemerintah  menjual  ataupun membeli obligasi ke pasar bebas dengan tujuan mengendalikan  jumlah  uang  yang  beredar (money supply ).

Jika pemerintah menghendaki  jumlah  uang  yang  beredar di masyarakat berkurang, maka pemerintah akan menjual obligasi ke masyarakat. Sebaliknya jika pemerintah menghendaki jumlah uang yang beredar bertambah, maka pemerintah akan melakukan pembelian kembali obligasi dari masyarakat.

Pada saat ini pemerintah melakukan penjualan surat berharga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan SPBU (Surat Berharga Pasar Uang.

c.        Kebijakan Rasio Kas (Cadangan Minimum)

Kas adalah kebijakan pemerintah dengan cara mengubah cadangan mimimum. Cadangan minimum adalah perbandingan antara uang tunai yang disimpan di Bank (uang yang tidak dipinjamkan pada nasabah) dengan jumlah simpanan para nasabah yang meliputi giro, deposito dan lain-lain. Simpanan itu disebut giro wajib minimum (GWM).

Pada saat ini setiap bank wajib menyimpan 5% dari dana bank yang dihimpun dari masyarakat. Artinya jika seorang nasabah menyimpan Rp. 100.000,00 di bank maka 5%-nya atau Rp.5000,00 disimpan oleh pemerintah. Sementara sisa tabungannya yaitu Rp 95.000,00 dapat digunakan bank untuk investasi atau pinjaman.

Jika pemerintah menginginkan jumlah uang yang beredar berkurang maka rasio kasnya dinaikkan. Misalnya, dinaikkan menjadi 10%, maka uang jumlah uang nasabah tersebut di bank menjadi Rp 10.000,00. Sebalinya jika pemerintah menginginkan jumlah uang yang bertambah, maka rasio kas diturunkan.

d.        Pengawasan kredit secara selektif

Kebijakan ini bertujuan agar bank-bank yang memberikan kredit (pinjaman) dan yang melakukan investasi harus sesuai dengan keinginan pemerintah. Jadi, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mengawasi jumlah uang yang beredar melainkan untuk mengurangi jenis pinjaman dan sasaran investasi.

e.        Persuasi moral

    Kebijakan ini dilakukan oleh bank indonesia dengan meminta atau menghimbau bank sentral untuk selalu mempertimbangkan kondisi makro ekonomi maupun kondisi makro masing-masing  bank dalam menyusun renca ekspansi kredit yang realistis. Kebijakan persuasi moral ini pada dasarnya untuk mendorong perbankan agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit namun dengan tetap memberikan kebebasan bagi perbankan untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan mekanisme pasar.

Kebijakan ini bertujuan agar bank-bank yang memberikan kredit (pinjaman) dan yang melakukan investasi harus sesuai dengan keinginan pemerintah. Jadi, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mengawasi jumlah uang yang beredar melainkan untuk mengurangi jenis pinjaman dan sasaran investasi.

E.       Dewan Moneter

Kebijaksanaan moneter di Indonesia dikendalikan oleh Dewan Moneter.  Anggota-anggota Dewan moneter terdiri dari:

1.      Mentri Keuangan (sebagai ketua Dewan moneter.

2.      Menteri Perdagangan ( sebagai anggota)

3.       Gubenur Bank Indonesia (sebagai anggota)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 pasal 9, Dewan Moneter membantu pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter dengan mengajukan patokan-patokan tertentu dalam rangka menjaga kestabilan moneter, pemenuhan kesempatan kerja, dan meningkatkan taraf hidup rakyat.

F.       Kesimpulan

Kebijakan Moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu oleh ototritas moneter yang bertujuan untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi, menciptakakn kesempatan kerja, menjaga kestabilan harga dsb. Instrument keijakan moneter antara lin adalah Kebijakan Diskonto, Kebijakan Operasi Pasar  Terbuka, Kebijakan Rasio Kas, Pengawasan kredit secara selektif, dan Persuasi moral. Kebijaksanaan moneter di Indonesia dikendalikan oleh Dewan Moneter.  Anggota-anggota Dewan moneter terdiri dari: Mentri Keuangan (sebagai ketua Dewan moneter, Menteri Perdagangan ( sebagai anggota),  Gubenur Bank Indonesia (sebagai anggota) Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 pasal 9, Dewan Moneter membantu pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter

DAFTAR PUSTAKA

Rahardjo, Mugi, bukunya Ekonomi Moneter, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral

http://www.selangkahlagi.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-kebijakan-moneter.html (di Akses pada 10/5/2015 pukul 00:36)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter (di Akses pada 10/5/2015 pukul 00:36)